Dugaan keterlibatan oknum TNI terkait kaburnya Bupati Mamberamo Tengah periode 2013-2018 dan 2018-2023, Ricky Ham Pagawak (RHP), merupakan kewenangan dan kapasitas daripada institusi TNI untuk menindaklanjutinya.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri saat ditanya soal dugaan adanya keterlibatan oknum TNI yang membantu kaburnya Ricky Ham ke luar negeri, yakni ke Papua Nugini.
"Terkait dengan beberapa pihak yang terhubung tentu kita dalami, apakah tadi rekan-rekan ada yang menyampaikan ada oknum TNI yang terlibat, itu tentu adalah kapasitas daripada TNI," ujar Firli kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin malam (20/2).
Firli menjelaskan, bahwa KPK telah membicarakan dugaan keterlibatan oknum TNI tersebut kepada Panglima TNI pada saat itu Jenderal Andika Perkara, dan juga kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.
"Dan tentu ini adalah ranahnya TNI," pungkas Firli.
Sumber: rmol
Foto: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri/RMOL
RakyatPos Jawa
