Forum Muda Milenial Kabupaten Bogor : Bentuk Komitmen Kapolri Transfaran Dalam Menuntaskan Kasus Hukum Brigadir J

Terkait dengan ramainya  kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J yang baku tembak dengan Bharada E telah menjadi sorotan publik, juga 25 personel telah di lakukan pemeriksaan.

Menyikapi hal itu maka Ketua Umum Forum Muda Milenial Kabupaten Bogor Muhamad Janwar kepada awak media mengatakan, bahwa dia menilai ini adalah sebagai bukti bentuk komitmen kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan institusi polri transparan dalam penanganan kasus Brigadir J.

Oleh dari itu kami meminta semua pihak untuk mempercayakan kepada tim khusus yang sedang bekerja secara tuntas yang di bentuk oleh Kapolri terkait proses penanganan kasus Brigadir J.

Karena dibentuknya tim khusus yang melibatkan  eksternal seperti Kompolnas dan Komnas HAM  kasus ini akan cepat diselesaikan, oleh karena itu maka 
percayakan kepada Polri yang sedang bekerja, kita dukung Kapolri yang sudah membentuk tim khusus dengan melibatkan Kompolnas dan Komnas HAM untuk membuat terang kasus ini". Ucapnya

Muhamad Janwar pun meyakini, bahwa Polri akan bekerja secara profesional, objektif, dan transparan di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit dengan mengedepankan metode "scientific crime investigation" yang sejalan dengan slogan Polri saat ini yaitu Polri Presisi. 

Oleh karena itu kami mengapresiasi keberanian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menyatakan penyelidikan penembakan Brigadir J dilakukan secara terbuka.

Kami mengapresiasi dan mendukung ketegasan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang tegas dalam mengambil kebijakan terkait masalah hukum, kami sangat berharap ketegasan Kapolri dapat membuka titik terang permasalahan tersebut. 

Muhamad Janwar juga menyatakan, instruksi Kapolri untuk membuka kasus ini secara transparan sangat di dukung oleh masyarakat, dengan demikian harapan Kapolri agar polisi makin dicintai rakyat akan dapat terwujud. 

Sebagaimana semangat dari lahirnya konsep Presisi atau prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. (***)